Polemik Hukum Merokok

Hukum tidak bisa dipolitiki atau menuruti  kemauan manusia. Justru manusia yang harus mengikuti hukum. Dengan dasar itu MUI mengadakan Musyawarah Nasional untuk menetapkan hukum yang representatif, dan pas bagi rokok. Dalam Munas itu MUI merujuk kepada aturan yang ada.

 

Dinamika kehidupan beragama dan bermasyarakat di negeri berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia ini cukup dinamis. Beragam peristiwa religius acap kali mewarnai aktifitas warganya. Terakhir, “produk” hukum lembaga tempat berhimpun para ulama, MUI, yang memfatwakan haram terhadap rokok, sempat “menyita” perhatian umat Islam negeri Pancasila ini.

Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa rokok sebagai salah satu barang haram. Jadi, siapa pun yang mengkonsumsinya dianggap melanggar syariat dan berdosa, meski keharaman itu menurut MUI bersyarat.

Pernyataan itu yang kemudian sedikit memunculkan “kontroversi” di beberapa kalangan komunitas Islam. Bahkan, dikhawatirkan berpotensi menumbuhkan keresahan penganut agama samawi di Nusantara tercinta ini. Pasalnya, secara umum muslimin memahami rokok itu makruh.

Bagaimana sih sebenarnya pernyataan MUI itu? Apa yang dimaksud haram bersyarat atas rokok? Dan, bagaimana MUI memproses sebuah fatwa sebelum disosialisasikan, serta landasan hukum yang menjadi rujukannya? Coba kita simak penjelasan Ustadz H. Nurul Huda Muhammad, Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, kepada CN melalui reporter Djoko sujanto, berikut ini.

 

Ustadz, MUI Pusat telah memfatwakan haram atas rokok, bagaimanakah sebenarnya pernyataan itu? Adakah yang melatarbelakangi?

Munculnya fatwa hukum rokok itu setelah Menteri Kesehatan mendesak (minta tolong, red) MUI agar mengeluarkan pernyataan hukum atas benda yang tak jarang mencandui penggunanya. Maunya Menkes minta MUI memfatwakan rokok itu haram mutlak. Sebab, dari sisi kesehatan jelas-jelas rokok merugikan pemakainya. Tapi karena hukum itu tidak bisa dipaksakan, maka tidak bisa serta merta seseorang atau lembaga apa pun memfatwakan suatu hukum.

Hukum tetap hukum, tidak bisa dipengaruhi oleh apa atau siapa pun, dan dengan tendensi kepentingan apa pun. Hukum tidak bisa dipolitiki atau menuruti kemauan manusia. Justru manusia yang harus mengikuti hukum. Dengan dasar itu MUI mengadakan Musyawarah Nasional untuk menetapkan hukum yang representatif, dan pas bagi rokok. Dalam Munas itu MUI merujuk kepada aturan yang ada.

 

Bisa disebutkan Ustadz, landasan hukum yang menjadi rujukan MUI?

Landasan atau dasar hukum dan referensi MUI setiap menentukan hukum yang akan difatwakan tetap Al Qur’an, Hadits dan Ijma’ Qiyas. Itu sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) Majelis Ulama Indonesia. Dan, memang itulah sumber hukum syariat Islam.

Terkait fatwa hukum rokok, MUI mengacu pada Kitab Qom’us Syahwah dalam Kitab Sab’atu Kutubin Mufidah karangan Sayid Alwi bin Achmad Assegaf, halaman 159. Menurut Kitab Qom’us Syahwah, rokok itu masalah subhat atau mutasyabihat. Sehingga, kalangan para ulama menyimpulkan tiga pendapat untuk menetapkan status hukumnya.

Yang pertama mengatakan haram mutlaq. Itu dinyatakan oleh As Sayid Abdullah Al Haddad, shohibur rotib (penyusun Rotibul Haddad).

Pendapat kedua menyatakan halal mutlaq, itu dinyatakan oleh Syech Muhammad Ismail, Syech Abdul Ghoniy An Nablasi, Syech Jamal Az Zayadi, dan beberapa syech lainnya.

Pendapat ketiga menafsil (merinci) hukum rokok menjadi lima, yakni haram, karohah (makruh), wajib, sunnah, dan ibahah (mubah). Pendapat ketiga itu bisa dikatakan aridli atau kondisional.

Alasan yang menyatakan rokok haram, kalau berakibat membahayakan diri perokok dan orang lain di sekitarnya. Berbahaya bagi diri perokok, misalnya dia sudah sakit, jika merokok tambah parah atau bahkan bisa mati. Atau asalnya tidak sakit, kemudian merokok menjadi sakit, berarti merokok baginya mendatangkan penyakit.

Berbahaya bagi orang lain jika merokok di tempat-tempat umum, misalnya di dalam taksi, bis, dan lainnya. Orang-orang yang berada di tempat itu pasti terganggu. Apalagi jika di sana ada orang perempuan, dan anak-anak kecil.

Merokok di tempat umum bisa menimbulkan bau tidak enak (bau rokok) pada pakaian orang lain. Itu berarti merugikan orang lain, maka haram. Termasuk mengotori tempat-tempat umum, mestinya tempat itu bersih, dengan adanya perokok maka ada abu dan puntung rokok. Apalagi, tempat itu bukan milik perokok sendiri.

 

Maaf saya potong Ustadz, bagaimana merokok bagi wanita hamil?.

Munas MUI itu menyebutkan wanita hamil haram merokok, karena membahayakan janin yang dikandung. Sebetulnya untuk perempuan menurut penelitian saya sendiri bukan penetapan Munas (Munas lupa membahasnya), haramnya tidak saja karena perempuan itu hamil, tapi juga karena tasyabuh (menyerupai) lelaki. Pasalnya, pada umumnya yang merokok itu laki-laki, sehingga kalau perempuan merokok berarti menyerupai laki-laki.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “La’anallohul mutasyabbiina bin nisa wal mutasyabbihat bir rijal”. Artinya, Allah SWT melaknat laki-laki yang menyerupai (berperilaku meniru) perempuan, dan perempuan yang meniru laki-laki. Itu ada dalam kitab Sulam Taufiq juga di kitab Irsyadur Rofiq, dan banyak lainnya.

Baiklah saya teruskan keterangan kitab Qom’us Syahwah tadi. Jika merokok hanya menggangu si perokok menjadi lesu, agak malas beribadah, mengurangi kegiatan ibadah, bukan ibadah wajib, maka hukumnya makruh.

Merokok menjadi wajib jika seseorang tidak merokok tidak bisa melaksanakan kewajiban, atau justru menjadi sakit, atau kesehatannya malah terganggu. Atau dia sakit tidak menemukan obat kecuali dengan merokok.

Merokok menjadi sunnah bagi seseorang yang apabila merokok menambah semangat beribadah. Dan, hukum merokok menjadi mubah bagi seseorang yang jika merokok atau tidak, sama sekali tidak berpengaruh pada diri dan kesehatannya.

Akhirnya MUI Pusat menetapkan hukum rokok sesuai dengan yang dijelaskan kitab tersebut. Yang jelas pemfatwaan hukum rokok itu sudah sesuai dengan hukum, tidak ada pihak ketiga yang ikut campur, tidak ada desakan dari pihak mana pun, apalagi dikatakan atas pertimbangan berbagai kepentingan, baik politik, kekuasaan dan lainnya.

 

Kalau fatwa hukum rokok itu atas permintaan Menkes, apakah itu tidak berarti mencampuri keputusan MUI?

Tidak. Itu tidak bisa dikategorikan intervensi Menkes terhadap internal MUI. Seperti saya katakan tadi, Menkes minta tolong agar MUI berfatwa tentang hukum rokok. Sebab, menurut kesehatan merokok jelas-jelas berbahaya bagi perokok dan orang lain di sekitarnya.

Yang lebih berbahaya adalah yang diistilahkan kesehatan perokok aktif, yaitu perokok yang berada disekitar atau dekat orang yang tidak suka merokok. Misalnya, di dekat anak kecil atau perempuan. Sebab, itu selain membahayakan dirinya juga mereka yang berada di sekitarnya. Bahkan, menurut kesehatan itu akan lebih membahayakan orang lain.

 

Jika demikian Ustadz, berarti tidak hanya rokok, setiap sesuatu bisa memiliki status hukum beragam?

Memang, jika ditinjau dari keputusan Munas MUI itu bukan hanya rokok yang dihukumi demikian. Berbagai perilaku atau setiap sesuatu bisa memiliki hukum bemacam-macam. Misalnya, makan sate kambing yang semula halal akan menjadi haram, jika yang makan memiliki penyakit darah tinggi dan akan berakibat penyakitnya semakin parah. Makan nasi pun jika kekenyangan dan membahayakan yang bersangkutan, menjadi haram.

Jadi hukum segala sesuatu itu sesuai dengan kondisi, di samping telah ditetapkan dalam aturan syariat Islam.

 

Adakah yang merasa terusik dengan keputusan MUI itu, kemudian protes dan melakukan unjuk rasa atau minimal mendatangi kantor MUI?

Selama ini tidak ada gejolak masyarakat atas keputusan-keputusan yang dikeluarkan MUI. Masyarakat mempersoalkan keputusan itu hanya karena ekspose media massa. Masalah fatwa hukum rokok, ada memang yang menanyakan melalui telepon, yaitu ketika kami melakukan pengajian di radio. Atau bertanya saat MUI melakukan penyuluhan masalah lain di suatu majelis, tetapi tidak sampai berunjuk rasa, atau ramai-ramai berdemo ke kantor MUI. Jawaban kami sesuai dengan kitab yang menjadi rujukan itu.

 

Apakah setiap kali membahas suatu persoalan hukum MUI daerah dilibatkan?

Jika dilakukan dengan MUNAS (Musyawarah Nasional) maka hanya MUI Propinsi yang diundang, itu porsinya tingkat propinsi. Sama dengan Munas NU (Nahdlatul Ulama) hanya Pengurus Wilayah (propinsi) yang dilibatkan. Kalau muktamar NU sampai ke tingkat cabang (kota/kabupaten, red).

Yang pasti, setiap membahas persoalan hukum, MUI tidak melakukan sendiri, tetapi mengajak ulama-ulama atau pakar dari berbagai ormas Islam. Sebab, sejak awal pembentukannya MUI diberi kewenangan dan berperan mengayomi seluruh ormas Islam. Sehingga, sesuai PDPRTnya keputusan MUI merupakan keputusan final. Kalau keputusan salah satu ormas, biasanya ormas Islam lainnya tidak setuju.

 

Apakah fatwa MUI Pusat itu ditindaklanjuti dengan pembuatan edaran yang disebarkan ke MUI daerah, atau perintah kepada MUI daerah untuk mensosialisasikan keputusan itu?

Sebetulnya meski tidak disosialisasikan hukum itu tetap seperti itu. Artinya, sejak dulu status hukum itu tidak berubah. Jadi, fatwa MUI itu tidak bisa mengubah hukum sebelumnya, termasuk mengubah perilaku masyarakat. Sehingga hukum rokok yang diputuskan MUI tidak berpengaruh sama sekali terhadap petani tembakau, atau perusahaan rokok. Orang yang sudah kecanduan rokok pun tidak berhenti merokok.

baca juga: Hukum Makan Hati dan Limpa Hewan

baca juga: Hadiah Pahala Untuk Ahli Kubur

baca juga: Hukum Orang Mati Yang Mempunyai Tanggungan Puasa

 

Hanya saja, fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI sebagai peringatan kepada pemerintah dan masyarakat agar lebih waspada. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan MUI sejak tahun 1975, yakni untuk memberi fatwa kepada pemerintah dan masyarakat diminta atau tidak.

Selain itu MUI didirikan untuk mempersatukan sesama umat muslim dan menjembatani antar umat beragama. Jadi jika ada sengketa diantara mereka, maka MUI memiliki kewenangan menengahi.

Perlu diketahui MUI berkewajiban menjalankan misi amar makruf nahi mungkar. Sementara visinya terwujudnya masyarakat dan pemerintah yang agamis, istilah sekarang itu masyarakat yang madani.

Sekarang MUI itu independen, tidak sama dengan ketika awal pembentukannya. Meski pendiriannya dilakukan pemerintah tetapi tidak ada keberpihakan terhadap pemerintah. Jika harus mengatakan haram, tak satu pun lembaga atau orang yang bisa mengubah keputusan itu. Sebab rujukannya jelas kitab-kitab agama kita.

 

Bagaimana hubungan MUI Pusat dengan daerah, apakah memiliki hubungan struktural seperti pemerintah pusat dengan daerah?

Tidak. Hubungan MUI pusat dengan daerah adalah hubungan koordinasi, bukan struktural. Selain itu MUI hanya memiliki pengurus tidak memiliki anggota seperti ormas. Jika diurut, level kepengurusan MUI mulai Pusat, Propinsi, Kota/Kabupaten, dan Kecamatan.

Tidak seperti NU. Di lembaga NU ada PB (Pengurus Besar) berada di Pusat, kemudian Pengurus Wilayah di propinsi, Pengurus Cabang di kabupaten/kota, Pengurus MWC di tingkat kecamatan dan Ranting di desa/kelurahan. Dan, masing-masing tingkatan memiliki anggota. (*)

 

Post Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *