Habib Bahar tak Bisa Dijerat Pasal Penghinaan Presiden

bahar

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Andi Hamzah mengungkapkan bahwasanya Habib Bahar bin Smith tidak bisa dijerat pasal penghinaan presiden karena Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sudah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih jauh Andi menjelaskan ketentuan penghinaan presiden dan wakil presiden yang dibatalkan oleh MK termuat dalam Pasal 134, 136, dan 137 KUHP. Usai putusan tersebut, delik pidana penghinaan presiden sudah tidak berlaku lagi.

Dengan begitu bila nanti kepolisian memutuskan meningkatkan kasus ini ke penyidikan maka Habib Bahar hanya bisa dijerat dengan pasal penghinaan biasa, yakni Pasal 310 KUHP. “Ya, jatuhnya jadi menghina orang biasa karena oleh MK (pasal penghinaan presiden) sudah dicabut,” ucapnya seperi dilansir  Republika.co.id, Rabu (5/12).

Andi menjelaskan lagi, ada syarat lain agar Habib Bahar bisa dijerat. Yakni, pelapor haruslah pihak yang merasa dirugikan.

Itu artinya Jokowi yang harus membuat laporan ke polisi. Pemanggilan Habib Bahar saat ini sebagai saksi dilakukan berdasarkan laporan pihak-pihak lain. “Kalau orang lain yang mengadu, ya, tidak bisa,” ucapnya.

Pakar hukum itu mengatakan, Jokowi hanya punya waktu enam bulan untuk melaporkan penghinaan terhadap dirinya sejak tindakan tersebut dilakukan oleh Habib Bahar. Sementara ceramah Habib Bahar yang menjadi materi laporan terjadi sekitar dua tahun lalu…

sumber: republika

 

Post Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *