Gaya Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz

 

“Surga akhirat itu Kami sediakan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kemegahan di muka bumi, dan bagi orang-orang yang tidak berbuat kerusakan, serta kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa”. (Q.S. al Qashash 83)

 

UMAR bin Abdul Aziz (hidup tahun 717), menerima suksesi kepemimpinan Dinasti Bani Umayah, dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Penyerahan kekuasaan dilakukan melalui surat wasiat yang dibacakan di depan umum, setelah Sulaiman lengser keprabon atas perintah Allah SWT alias meninggal dunia. Sejak saat itu, Umar bin Abdul Aziz, yang semula menjabat gubernur Madinah, resmi menjadi khalifah (Presiden).

Reaksi Umar pertama kali begitu mendengar dirinya dipercaya menerima estafet kepemimpinan adalah membaca istirja’. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mirip orang mendapat musibah. Padahal, pada waktu itu (hingga zaman sekarang), menerima jabatan lebih tinggi dianggap karunia besar yang patut disambut dengan sukacita, peluk cium, tepuk tangan, bahkan pesta-pora.

Visi utamanya adalah mengembalikan pola kepemimpinan seperti kepemimpinan tauladan umat Nabi Muhammad SAW dan khulafaur- rasyidin. Untuk mewujudkan niatnya, Umar memulai tindakan penertiban dari dirinya sendiri. Ketika menjadi gubernur, ia terkenal pesolek. Namun begitu menjadi Presiden, segala pakaian mewahnya ditanggalkan. Kebiasaan royal juga dihapus. Ia menjadi amat sederhana. Yang susah justru para pengawalnya.

Mereka merasa menjadi begitu jelek. Tak ada lagi tips. Tak ada lagi peluang “pungli”. Memahami sikap para bawahannya, segera Umar membebastugaskan mereka. Istri Umar mendukung dan segera menyerahkan segala kekayaannya ke kas negara. Kekayaan-kekayaan lain, berupa gedung, tanah, kebun, yang diperoleh sebagai hadiah ketika ia menjadi gubernur, juga dilucuti sendiri.

Kepada pejabat yang diketahui melakukan tindakan kasar kepada rakyat, Umar tak segan-segan melakukan teguran. Gubernur Khurasan yang menggunakan pedang dan cemeti tentaranya dalam mengumpulkan pajak, dimarahinya. Umar menyatakan, “Rakyat akan baik jika diperlakukan secara adil dan benar. Rakyat Anda membangkang justru karena Anda menghadapi mereka dengan kekuatan senjata. Padahal, Anda tahu, pasukan dan senjata itu dibeli dari uang rakyat”. Kepada para pejabat di daerah kekuasaannya, Umar memberi instruksi jelas dan tegas, haram melakukan bisnis, baik dilakukan sendiri maupun oleh sanak keluarga, kenalan dan konco-konconya.

Kerja keras Umar bin Abdul Aziz memihak kepada kepentingan umat menghasilkan sebuah negara yang aman tenteram. Kamtibmas terwujud dalam kenyataan. Walaupun masa kepemerintahannya singkat — dua tahun setengah — Umar berhasil memacu kemajuan pembangunan di segala bidang. Kemajuan pembangunan yang benar-benar dicicipi oleh semua lapisan penduduk.

Bukan pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan dan mengundang ketimpangan sosial. Kemajuan itu tampak dari kehidupan penduduk yang kaya dan makmur karena semua sektor usaha mendatangkan hasil melimpah ruah dan penuh berkah. Tak ada lagi orang-orang mengemis meminta sedekah dan mengharapkan zakat. Malahan para muzakki (pembayar zakat) mondar-mandir mencari mustahiq (penerima zakat). Akan tetapi, semua orang tampaknya sudah menjadi muzakki. Tak ada lagi mustahiq.

Keamanan yang sungguh-sungguh terjamin membuat sekawanan domba tenang-tenang saja bergaul dengan sekelompok serigala. Seorang sufi mengomentari hal tersebut, “Wibawa seorang pemimpin yang jujur, adil, amanah, tabligh, fathonah, dan syaja’ah menjadikan hati serigala lembut halus dan menjadikan hati kambing dipenuhi keberanian sehingga antara mereka terbentang tali silaturahmi yang menempatkan kebenaran dan keadilan di atas kebatilan dan kezaliman. Berbeda dengan pemimpin yang khianat, zalim, pengecut, arogan, dan egois, membuat serigala yang kejam semakin kejam dan kambing yang lemah semakin teraniaya. Kekejaman diabaikan tanpa penghalang, kelemahan dibiarkan tanpa pelindung”.

Begitulah model kepemimpinan gaya Umar bin Abdul Aziz, seribu dua ratus tahun yang lalu. Beliau hanya memerlukan waktu dua setengah tahun untuk memulihkan pemerintahan yang korup, diktator, serta krisis multi dimensi saat itu. Suatu langkah amat musykil untuk ditiru, namun sangat bagus untuk dicoba tatkala tuntutan reformasi terhadap pemerintahan yang diwarnai nepotisme, korupsi, dan kolusi marak di mana-mana.

baca juga: Utbah bin Ghazwan, Sahabat Nabi Yang Piawai Melempar Tombak

baca juga: Peti Rahasia Rasulullah SAW

baca juga: Imam Faqih Muqaddam, Wali Paling Berpengaruh Di Hadramaut

 

Pemimpin dalam kacamata Islam.

Pemimpin dalam pandangan Islam, tidaklah lantas menjadi kelompok elit yang selanjutnya berhak menikmati segala kemewahan dan fasilitas duniawi. Seorang pemimpin, sejatinya, justru harus bersedia berkorban serta menunjukkan kepeduliannya. Terlebih pada saat rakyat yang dipimpinnya tengah dilanda krisis berkepanjangan. Ketika tanah Arab sedang menghadapi krisis ekonomi, Khalifah Umar berinisiatif membagikan bahan pangan untuk mengurangi penderitaan rakyat. Pada sore harinya, beliau mendapat laporan dari para stafnya bahwa sembako itu sudah dibagikan secara merata. Meski demikian, laporan lisan itu belum membuatnya lega.

Hingga pada malam harinya, Khalifah Umar merasa harus mengecek sendiri keadaan rakyatnya dengan menyusuri lorong-lorong kampung. Nyatanya beliau masih mendapati seorang ibu yang terpaksa memasak batu sekedar memberi harapan pada anaknya yang terus menangis karena lapar. Ia memegang sabda Rasulullah SAW, “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR Abu Naim).

Visi dan misi memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat haruslah menjadi perhatian dan prioritas utama para pemimpin. Islam sangat menentang setiap upaya yang dilakukan untuk menzalimi rakyat, berbicara atas nama rakyat atau kepentingan rakyat demi kepentingan sendiri atau golongan. Sabda Rasulullah SAW : “Khianat yang paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya.” (HR Thabrani).

Inti ajaran Islam menyangkut kepemimpinan terletak pada konsep imamah seperti yang biasa kita jalankan pada shalat berjamaah. Seorang pemimpin dalam imamah, adalah pemegang amanat, penyuara dan penegak kalimat Allah, menguasai masalah agama, tidak cacat hukum, berakhlak luhur, bersifat keteladanan tapi juga mampu mengatur urusan duniawi umat dan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, setiap elemen negara senantiasa menjunjung tinggi dan mendahulukan kehendak rakyat yang mendasari jalannya kekuasaan. Karenanya, hak pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pemimpin pemerintahan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh para alim ulama, pemikir, dan cendekiawan Muslim yang menjadi tokoh masyarakat.

Pemilihan pemimpin pemerintahan dalam sejarah Islam pertama kali terjadi saat pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Sidiq sebagai pengganti Rasul pada hari Saqifah. Proses pemilihan ini dilakukan setelah melewati perdebatan sengit karena ada upaya mengganjal tampilnya Sayyidina Ali. Pertemuan berakhir dengan hasil musyawarah yang diwarnai oleh jiwa besar Sayyidina Ali KW dan dukungan kepada Abu Bakar RA.

Sedangkan pemilihan khalifah kedua, Umar bin Khattab, pemilihannya dilakukan melalui proses kaderisasi setelah penunjukan oleh Khalifah Abu Bakar. Ini dilaksanakan atas persetujuan para tokoh sahabat setelah bermusyawarah untuk menunjuk orang terbaik, patut dan layak menjadi penggantinya bila tiba-tiba dia wafat.

Dari contoh pemilihan khalifah ini dapat diketahui bahwa Islam tidak menentukan prosedur khusus bagi pelaksanaan permusyawaratan, pemilihan dan pengangkatan khalifah. Tapi pembuatan prosedur ini sepenuhnya diserahkan pada wakil-wakil rakyat yang sensitif dan responsif terhadap keadaan yang selalu berkembang dan berubah-ubah sepanjang waktu dan zaman. Jadi, prosedur apapun dapat digunakan asalkan menjamin berlakunya musyawarah, menjunjung aspirasi rakyat dan dipenuhinya kriteria kepemimpinan.

Dalam tulisan berjudul Nuansa Demokrasi Islam, Syarifuddin Hasan menyatakan bahwa Islam menentukan beberapa syarat seseorang dapat diajukan untuk dipilih menjadi pemimpin. Pertama, ia adalah orang yang paling banyak menguasai ilmu (Islam), beriman dan bertakwa. Kedua, ia memiliki kecakapan untuk memimpin umat dan rakyat. Ketiga, ia bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Keempat, ia menjunjung prinsip musyawarah (demkoratis) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Tugas pemerintahan dalam Islam adalah tugas sosial sebagai bagian dari ibadah khusus kepada Allah. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki keistimewaan atau hak khusus melebihi hak rakyat lain di mata hukum dan undang-undang. Tidak berlaku hukum yang menyatakan bahwa karena jabatannya maka dia tidak dapat disentuh oleh dan kebal tehadap hukum. Setiap penguasa harus menyadari bahwa kekuasaan yang didapatnya bukanlah pemberian keluarganya atau hasil jerih payahnya sendiri. Oleh karena itu penguasa harus menunjukkan sikap penyayang dan pengayom, serta memberikan kepuasan kepada seluruh rakyat sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri.

Penguasa yang menutup pintu istananya terhadap fakir miskin dan tidak menjaga rakyatnya, maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Semua hak yang sah bagi rakyat adalah juga amanat yang harus dapat dipenuhi oleh penguasa sehingga dengan demikian terbukti bahwa ia memerintah secara bertanggungjawab. Di samping itu, kekuasaan yang melekat pada pemerintah bukan untuk digunakan bagi kepentingan pribadi dan/atau golongan. Akan tetapi kekuasaan itu digunakan untuk memperbaiki keadaan rakyat baik keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.

 

Pemimpin dan Genesis Kekuasaan

Hubungan pemimpin dan kekuasaan adalah ibarat gula dengan manisnya, ibarat garam dengan asinnya. Dua-duanya tak terpisahkan. Kepemimpinan yang efektif (effective leadership) terealisasi pada saat seorang pemimpin dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Ketika kekuasaan ternyata bisa timbul tidak hanya dari satu sumber, kepemimpinan yang efektif bisa dianalogikan sebagai movement untuk memanfaatkan genesis (asal usul) kekuasaan, dan menerapkannya pada tempat yang tepat. Refleksi dari kepemimpinan yang efektif, bertanggungjawab, dan terbalutnya hubungan sinergis antara pemimpin dengan yang dipimpin, adalah makna filosofis dari nasehat Rasulullah

SAW: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap pimpinannya, seorang Amir (kepala negara) adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya ….” (HR Bukhari & Muslim)

Genesis kekuasaan, atau dalam terminologi lain: “jenis-jenis kekuasaan (types of power)” (Robbins-1991), atau “basis-basis kekuasaan sosial (the bases of social power)” (French-1960), pada hakekatnya teridentifikasi dari lima hal: legitimate power, coercive power, reward power, expert power, dan referent power.

Legitimate Power (kekuasaan sah), yakni kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Kekuasaan yang memberi otoritas atau wewenang (authority) kepada seorang pemimpin untuk memberi perintah, yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak buahnya. Bisa berupa kekuasaan seorang jenderal terhadap para prajuritnya, seorang kepala sekolah terhadap guru-guru yang dipimpinnya, ataupun seorang pemimpin perusahaan terhadap karyawannya.

Coercive Power (kekuasaan paksa), yakni kekuasaan yang didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian. Yang dipimpin juga menyadari bahwa apabila dia tidak mematuhinya, akan ada efek negatif yang bisa timbul. Pemimpin yang bijak adalah yang bisa menggunakan kekuasaan ini dalam konotasi pendidikan dan arahan yang positif kepada anak buah. Bukan hanya karena rasa senang-tidak senang, ataupun faktor-faktor subyektif lainnya.

Reward Power (kekuasaan penghargaan), adalah kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Tentu hal ini bisa terlaksana dalam konteks bahwa sang pemimpin mempunyai kemampuan dan sumberdaya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahannya. Penghargaan bisa berupa pemberian hak otonomi atas suatu wilayah yang berprestasi, promosi jabatan, uang, pekerjaan yang lebih menantang, dsb.

Expert Power (kekuasaan kepakaran), yakni kekuasaan yang berdasarkan karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu, sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kemahiran konseptual dan teknikal. Kekuasaan ini akan terus berjalan dalam kerangka sang pengikut memerlukan kepakarannya, dan akan hilang apabila sudah tidak memerlukannya. Kekuasaan kepakaran bisa terus eksis apabila ditunjang oleh referent power atau legitimate power.

Referent Power (kekuasaan rujukan) adalah kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan atau kepribadian yang menarik. Logika sederhana dari jenis kekuasaan ini adalah, apabila saya mengagumi dan memuja anda, maka anda dapat berkuasa atas saya.

Seorang pemimpin yang memiliki jiwa leadership adalah pemimpin yang dengan terampil mampu melakukan kombinasi dan improvisasi dalam menggunakan genesis kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. Inilah yang disebut penulis dalam kalimat sebelumnya sebagai kepemimpinan yang efektif (effective leadership), dimana implementasinya adalah dengan “memanfaatkan genesis kekuasaan, dan menerapkannya pada tempat yang tepat”.

Dan marilah kita saksikan bagaimana khalifah Abu Bakar Asshidiq, menggunakan legitimate power yang dimilikinya untuk memerintahkan Usamah bin Zaid meneruskan rencana memimpin pengiriman tentara ke Syria, di sisi lain menggunakan referent power untuk meminta ijin Usamah bin Zaid agar meninggalkan Umar Bin Khattab di Madinah. Dan dalam keadaan yang berbeda, beliau memakai expert power ketika menolak permintaan Fathimah (putri Rasulullah) dengan landasan hukum fiqih dan hadits shahih, berkenaan dengan masalah harta warisan setelah Rasulullah SAW wafat.

Adalah Umar bin Abdul Aziz yang telah berhasil menggunakan coercive powernya ketika menjabat sebagai gubernur wilayah Hijaz, untuk tidak memperbolehkan Hajjaj bin Yusuf Atssaqafi (penguasa Iraq yang dzalim) melewati kota Madinah. Meskipun secara kedudukan Hajjaj memiliki tempat istimewa di hati penguasa Daulat Bani Umaiyah. Dan dengan kekuatan referent power dan reward power yang dimilikinya, Umar bin Abdul Aziz telah berhasil menyatukan kelompok-kelompok Qeisiyah, Yamaniah, Khawarij, Syiah, Mutazilah, yang secara terus menerus bertikai pada masa itu. Juga berhasil mengumpulkan ulama-ulama yang shaleh dan terkemuka yang sebelumnya telah mengasingkan diri, menjauhkan diri dari kekuasaan karena kerusakan moral kekhalifahan Bani Umayah sebelumnya. Para ulama justru mendatangi Umar bin Abdul Aziz, duduk bersama untuk memecahkan masalah umat.

Merindukan pemimpin republik yang tidak hanya pandai menggunakan coercive power dan legitimate power dalam memimpin republik. Tapi juga dengan bijak dan cerdik menggunakan expert power, referent power, ataupun reward power dalam mempersatukan seluruh anak negeri, dan mengangkat republik dari keterpurukan.

baca juga: Inilah Karomah Imam Suyuti Yang Tidak Boleh Diceritakan Semasa Hidupnya

baca juga: Tanda Kewalian Syekh Abu Yazid al-Busthami di Masa Kecil

baca juga: Kisah Wali Yang “Membunuh” Khalifah Dengan Nasehatnya

 

Indonesia dalam pencarian dan penentuan pemimpin

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang bangsa Indonesia telah lima kali mengalami penggantian presiden. Dua presiden pertama masa kerjanya cukup lama, Bung Karno 21 tahun dan Soeharto 32 tahun. Keduanya mengakhiri jabatannya dengan jalan dilengserkan oleh mahasiswa bersama-sama rakyat. Padahal, Bung Karno diangkat dan dikukuhkan oleh MPRS menjadi presiden seumur hidup, diberi berbagai gelar kehormatan seperti Panglima Besar Revolusi (PBR), Nelayan Agung dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Soeharto, walaupun sudah dipola menjadi presiden seumur hidup melalui sistem pemilu yang direkayasa (sebagian besar anggota MPR diangkat, setiap pemilihan presiden selalu calon tunggal secara mufakat dan bulat), namun sebelum mengakhiri masa jabatan kepresidenan yang keenam kalinya, tepatnya 21 Mei 1998, ia pun dilengserkan oleh mahasiswa bersama-sama rakyat. Masa jabatan BJ Habibie sebagai presiden ketiga sangat singkat. Ia mundur dari pemilihan calon presiden setelah laporan pertanggungjawabannya selama kurang satu setengah tahun (tepatnya 512 hari atau 12.021 jam) tidak diterima oleh sebagain besar anggota MPR (termasuk dari partainya sendiri Golkar).

Walaupun masa jabatannya sangat singkat namun turunnya secara baik-baik, bukan dilengserkan. Presiden keempat Abdurrahman Wahid, masa jabatannya juga sangat singkat, sejak Agustus 1999 hingga 21 Juli 2001 jam 00.10 menyusul dekrit yang dikeluarkannya beberapa jam sebelumnya, atau selama kurang lebih 22 bulan. Kinerjanya yang menonjol antara lain menaikkan gaji presiden dan wakil presiden, para pejabat (pegawai negeri) yang cukup tinggi, menaikkan honor anggota DPR/MPR, sering berpergian ke luar negeri maupun mudik, dan terakhir mengeluarkan dekrit pembubaran MPR dan Partai Golkar.

Mengakhiri masa jabatannya juga tidak mulus. Sekarang rakyat Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, putri proklamator dan presiden pertama RI, Bung Karno. Masa jabatannya sampai tahun 2004, apakah akan berakhir dengan mulus, sehingga akan dipilih kembali menjadi presiden periode berikutnya, kita lihat sejarah nanti. Dihitung dari sejak tumbangnya presiden kelima Gus Dur, masa jabatan kepresidenan Megawati baru berjalan 18 bulan, masih di bawah waktu Gus Dur (22 bulan) , namun relatif di atas BJ Habibie (17 bulan).

Memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita selama lima tahun terakhir, sebagian besar rakyat Indonesia sudah merasa putus asa, pesimistis bangsa ini bisa pulih dan bangkit kembali seperti sebelumnya. Jangankan mampu mengejar ketinggalannya dari negara-negara lain yang sudah jauh lari ke depan, mampu mengembalikan kepada keadaan sebelum krisis pun membutuhkan waktu yang sangat lama.

Perasaan pesimistis sebagian besar rakyat ini bisa dipahami, bila melihat parahnya kondisi bangsa dan negara kita dalam segala bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, akhlak dan lain sebagainya. Setiap upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah bukannya memperbaiki keadaan, malah memperparah keadaan. “Ibarat mengobati penyakit dengan penyakit lain yang lebih besar.”

Misalnya upaya pemerintah menyehatkan perbankan nasional yang terpuruk akibat banyaknya kredit macet. (antara lain karena melanggar Batas Maksimum Kredit, BMPK). Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dikeluarkan Keppres no. 26 tahun 1998 tentang penjamin atas uang masyarakat yang disimpan di bank.

Kebijakan ini dimanfaatkan oleh bankir-bankir nakal untuk menjarah uang negara melalui sistem kliring bersaldo debet/merah, sampai mencapai Rp164, 5 triliun. Hasil jarahan melalui BLBI digunakan untuk memborong dolar AS, akibatnya kurs dolar melonjak sampai Rp16.000 per satu dolar AS. Untuk menekan laju kurs dolar dikeluarkan kebijakan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang sangat tinggi hingga 60%, akibatnya banyak bank mengalami negative spread yang pada akhirnya menjadikan modal bank juga negatif.

Seharusnya bank yang modalnya sudah negatif ditutup, tidak ada gunanya dipertahankan. Tapi terbentur pada Keppres no. 26, pemerintah harus menalangi simpanan masyarakat yang jumlahnya waktu itu sekitar Rp 541 triliun. Kemudian pemerintah menyuntik bank-bank yang modalnya sudah negatif itu padahal seharusnya dibubarkan dengan menerbitkan obligasi bank rekap.

Rupanya program rekapitalisasi yang semula diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp256 triliun atau sekitar 80 persen dari total biaya rekapitalisasi yang diperkirakan (karena yang 80 persen dibebankan kepada pemilik) sampai sekarang membengkak menjadi hampir Rp700 triliun. Bunganya saja yang sudah dibayar sampai tahun 2002 mencapai Rp204, 2 triliun dan tahun anggaran 2003 dianggarkan Rp55,1 triliun, yang akan jatuh tempo tahun 2003 sebesar RP 25,2 triliun dan tahun 2004 Rp 110,4 triliun yang akan menambah besarnya utang dalam negeri karena tidak mungkin dibebankan pada APBN.

Itu baru kita ambil salah satu contoh. Penggantian presiden dari periode ke periode bukannya semakin baik, berbobot, tetapi sebaliknya malah kurang berkualitas, sementara dunia semakin maju. Di bawah kepemimpinan presiden pertama RI, Dr Ir H Soekarno, Indonesiia tercatat sebagai salah satu negara terkemuka di dunia sebagai negara penggagas dan penyelenggara Konferensi Asia Afrika (AA), Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) dan Konferensi Gerakan Negara-negara Non Blok (GNB), serta bermacam-macam even internasional lain. Pemerintah menasionalisir sejumlah perusahaan asing baik milik Belanda maupun Inggris. Sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, putri mantan presiden RI pertama, Indonesia termasuk negara yang terpuruk dan berada di bawah ketiak kekuasaan nekolim (neo kolonialisme).

Utangnya luar biasa besar, baik terhadap luar negeri maupun dalam negeri. Aset-aset negara dilelang kepada perusahaan-perusahaan asing. Keputusasaan sebagian rakyat terlihat dari ucapan-ucapannya: “Percuma ada pemilu, ada pemilihan presiden, nasib rakyat tidak berubah, bahkan mungkin akan lebih buruk, setiap penggantian presiden rakyat semakin susah”.

Berbeda dengan pendapat sebagian besar rakyat yang berkembang selama ini, saya merasa yakin bangsa ini bisa pulih dan bangkit kembali paling lama lima tahun, asal dipimpin oleh presiden dan wakil presiden serta para pembantunya yang berkualitas tinggi. Yaitu, para pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan (bukan sekadar politisi seperti sekarang), taat beribadah, cerdas, adil, jujur, berani menegakkan kebenaran, pola hidupnya sederhana, tekun bekerja dan ikhlas semata-mata untuk mendapat ridha Allah SWT.

Seperti pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia menerima warisan dari khalifah sebelumnya Sulaeman bin Abdil Malik maupun Walid bin Abdil Malik. Negara dalam keadaan kacau balau, kezaliman merajalela, rakyat hidup menderita. Hanya dalam tempo 2,5 tahun dia berhasil menciptakan negara yang aman dan damai, adil dan makmur sehingga orang pada waktu itu sulit menyalurkan zakat, mondar-mandir mencari orang yang layak menjadi mustahiq (penerima zakat), tetapi sulit karena rakyat sudah hidup makmur.

Yang menarik, ketika belum dilantik menjadi khalifah mengucapkan “Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rojiuun”. Dia menganggap jabatan yang berat itu sebagai musibah, bukan rahmat. Kemudian ia berkata: “Demi Allah, ini sama sekali bukan atas permintaanku baik secara rahasia maupun terang-terangan”. Ia tetap mengelakkan diri dari jabatan yang agung itu lalu ia naik ke mimbar dan berkata kepada hadirin antara lain: “Wahai manusia sesungguhnya aku telah dibebani dengan pekerjaan ini tanpa meminta pendapatku terlebih dulu dan bukan pula ia atas permintaanku, tidak pula atas musyawarah kaum muslimin.

Dan sesungguhnya aku ini membebaskan saudara-saudara sekalian dari bai’at yang terletak di atas pundak saudara-saudara terhadapku, maka pilihlah siapa yang kamu sukai untuk dirimu sekalian dengan bebas.” Tetapi orang ramai berteriak serentak: “Kami telah memilih engkau wahai Amirul Mukminin, dan kami telah rela terhadap engkau. Perintahlah kami dengan baik dan berkah.”

Bandingkan dengan para pemimpin kita sekarang ini. Di Indonesia calon peminpin mulai dari kepala desa, bupati, walikota, gubernur, sampai ke presiden dan wakil presiden membentuk “tim sukses” yang diberi tugas membujuk (menyogok) para pemilih agar memilih calonnya. Padahal Nabi Muhammad SAW telah melarang memilih orang yang meminta-minta jabatan untuk menjadi pemimpin. Baru meminta saja tidak boleh dipilih (diangkat) jadi pemimpin apalagi disertai bujukan (sogokan). Sudah pasti ada udang di balik batu. Timbul pertanyaan, apakah ada orang yang seperti khalifah Abdul Azis di Indonesia sekarang ini? Memang untuk mencari yang persis seperti ia sulit, tetapi yang mendekati atau setidaknya ingin mencontoh seperti dia insya Allah ada. Tugas kita semua rakyat Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa untuk mencarinya. Wallahu’alam.. H.Mintarjo. sumber: cahaya nabawiy

donasi: Dompet Dakwah

 

Post Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *